PERTEMUAN 5
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
1. E-government
Pesatnya perkembangan teknologi internet sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat. Hadirnya teknologi internet semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai macam aktifitas.
Bidang pemerintahan dalam hal ini pemerintah sudah menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal dan terutama pemanfaatan teknologi dibuat guna melayani masyarakat secara luas. Dengan menggunakan teknologi sebagai alat pengolahan data, pemerintah dapat mengolah data seperti data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Pemerintah menggunakan komputer untuk menangani masalah administrasi.
Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan diberbagai sektor. Pemerintah tidak ingin ketinggalan untuk memanfaatkan perkembangan komputer cukup signifikan. Pemanfaatan media komputer pada pemerintahan sangatlah mempengaruhi kinerja dalam pengolahan data-data.
E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk
melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan publik
terjadi begitu intens karena bersifat online. Penyederhanaan birokrasi terjadi
karena untuk menyampaikan ide, keluhan masyarakat tidak harus mengantri.
Terjadinya komunikasi yang dilakukan pada warga dengan pemerintah ataupun
sebaliknya, adanya peningkatan efisiensi pada suatu organisasi, tentunya dapat
menghemat pembayaran pajak. Layanan public online merupakan salah satu hasil
dari penerapan e-government. Masyarakat dengan mudahnya melaporkan suatu
keluhan ataupun keresahan yang terjadi pada lingkungan.
Sejak tahun 1995 e-government sudah mulai diterapkan contohnya Bina Graha
Net yang berada di Istana Negara, lalu muncullah website instalasi
kepemerintahan. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah awal dari peningkatan perkembangan
e-government. E-government meningkat secara signifikan tidak hanya pada
pemerintahan pusat namun pemerintahan daerah saat ini sudah mulai
menggunakannya.
a.
Definisi E-government
E-government dapat didefinisikan sebagai pelayanan pemerintahan yang
menggunaan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi dalam penyampaian layanan.
b.
Manfaat E-government
1)
Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat.
2)
Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai
faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat
bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya.
3)
Menghemat biaya administrasi.
4)
Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan
yang dihadapi.
c. Maksud
serta tujuan dari peningkatan E-government
Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas
terkait proses administrasi Negara atau keperluan lain-lain. Dalam rangka untuk
meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan
tercapai :
1)
Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjaringan
informasi kepada layanan publik yang berkualitas.
2)
Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada
seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis.
3) Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara
pemerintah dengan masyarakat.
4)
Transaksi serta layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi.
2. Pemicu Utama E-government
Negara Indonesia terhitung terlambat dalam menerapkan dan mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :
a.
Besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
b. Sistem administrasi sedang dalam proses pengembangan.
Perkembangan aplikasi di negara maju sangat cepat. Cepatnya perkembangan aplikasi komputer tersebut sudah mulai menimbulkan masalah untuk negara-negara tersebut sehingga hal tersebut merupaka hal serius sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang perkembangannya cukup pelan dan belum menimbulkan masalah yang butuh penanganan khusus.
Pemicu
utama perkembangan e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu
:
a. Era
globalisasi yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada
masyarakat diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia,
pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus
sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar
mengontrol setiap isu yang ada. Pemerintah Tentunya harus mengambil reposisi
dalam sebuah negara, dari mulai yang internal dikepemerintahan maupun pada masyarakat
dimana pemerintah harus benar-benar memperhatikan semua aspek pada
masyarakat.
b. Akibat
kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat
diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk
mengakses sebuat data atau informasi yang ada. Peranan pemerintah untuk
mengatur bagaimana menyikapi dalam melayani masyarakat, dikarenakan secara
tidak langsung masyarakat yang mengambil alih.
c.
Peningkatan pada kualiats pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia
industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari mesinnya.
Pada kinerja di sektor swasta percepatan kemajuan terbilang lebih lambat,
sehingga masyarakat tahu adanya sebuah ketidak sejajaran pada sistem palayanan.
Secara tidak langsung masyarakat menghimbau kepada pemerintah bagaimana caranya
agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Ketiga aspek tersebut merupakan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat
pada pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya yang lebih signifikan, dengan
adanya teknologi.
3.
Strategi Pengembangan E-government
Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi, diantaranya
:
a.
Sistem pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat
dipercaya.
b.
Pengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, harus mengikut
sertakan dunia usaha.
c. Sistem
manajemen pada proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara
holistik.
d. Dalam pengembangan industri telekomunikasi dan informasi, dunia usaha harus memanfaatkan teknologi.
e.
Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang
realistis dan terukur.
f.
Pengembangan kapasitas SDM ditubuh pemerintah pusat dan daerah yang disertai
dengan meningkatnya e-literacy masyarakat.
Beberapa contoh aplikasi yang menunjang administrasi pemerintah dan
sukses memberikan pelayanan maupun informasi yang berguna bagi masyarakat,
antara lain :
a.
mCity
Aplikasi mCity adalah sebuah aplikasi mengenai informasi suatu kota yang
bisa diakses melalui smartphone. Wisatawan dapat mencari tahu tentang kota
tujuan dengan bantuan aplikasi mCity. Singkatnya, aplikasi ini dapat diartikan
sebagai penunjuk jalan serta pemberi informasi mengenai suatu kota. Informasi
lengkap mengenai kota tersebut seperti info tentang kuliner, tempat wisata,
hingga penginapan.
b. Qlue
Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah di DKI Jakarta yang diluncurkan pada desember 2014. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk menginformasikan kerusakan fasilitas, keluhan dan sebagainya. Selain itu masyarakat dapat mengupload foto jika ada masalah yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat tersebut berada.
c.
Lapor!
Aplikasi Lapor! merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi serta
pengaduan dari masyarakat yang berbasis media sosial. Proses penanganan keluhan
pada aplikasi ini dapat dipantau dan diawasi oleh publik. Selain untuk
menyampaikan laporan, aplikasi ini juga terdapat fitur dialog virtual antara
pemerintah dan masyarakat.
d. Info
BMKG
Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BMKG (Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika). Pada aplikasi ini kita bisa melihat perkiraan
cuaca, analisis iklim, dan informasi terjadinya gempa di seluruh kabupaten dan
kota di Indonesia. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi jika gempa yang
terjadi berpotensi tsunami. Aplikasi inipun memuat press release jika ada
himbauan ataupun pernyataan resmi dari pihak BMKG.
e. BPOM
Mobile Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan
Makanan). Dalam keterangannya di Playstore, pada aplikasi ini masyarakat bisa
mengecek suatu produk menggunakan Kode QPR ataupun Kode Batang. Dalam aplikasi
ini masyarakat bisa juga menyampaikan aduan terhadap suatu produk kepada
BPOM.
4. Tugas
Humas Pemerintah
Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan
faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga.
Transparansi dalam menjalankan fungsi sebuah lembaga serta transparan dalam
memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting karena masyarakat berhak
untuk mengetahui suatu kebenaran. Sebagai jembatan informasi antara suatu
lembaga dengan masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lebaga di
pemerintahan sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga
menurut yang dikutip oleh Amalia (2012):
a.
Menurut Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan bahwa kebijakan publik dan
pelayanan publik merupakan kegiatan utama pemerintah. Untuk memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus memiliki birokrasi yang
sederhana.
b.
Menurut Cutlip.C dan Broom (2007:468) praktisi humas pemerintah memiliki tugas
utama yakni memberikan informasi. Harus diingatkan juga bahwa dalam sistem
politik harus mampu memberi jarak (membatasi) peran khusus.
Joice J Gordon mengartikan humas seharusnya berperan khusus yang
berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara pemerintah
dengan masyarakat. Berikut tugas humas yang dijelaskan Gordon:
a.
Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konstituen tentang agenda
kepemerintahan.
b.
Memastikan bahwa adanya suatu kerjasama yang aktif di dalam sebuah program
kepemerintahan dan adanya kewajiban untuk mematuhi kebijakan.
c.
Memajukan dan mendorong masyarakat agar dapat mendukung kebijakan serta program
pemerintah.
d. Dapat
menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
5. Isu
sosial dan masalah
Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang muncul dari
penerapan sistem eGovernment.
a.
Semakin bebasnya dalam hal akses situs pemerintah, dapat menimbulkan cyber
crime sehingga dapat merusak sistem komputer pada e-government.
b.
Semakin berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah
dengan masyarakat.
c.
Kurangnya pengetahuan atara masyarakat satu dengan yang lainnya dalam
penggunaan e-government, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada
masyarakat luas.
d.
Kurangnya pelayanan yang diberika, karena sistem manajemen atau proses kerja
dalam hal kesiapan prosedur dan peraturan masih membatasi SDM.
e.
Belum kuatnya strategi mengenai anggaran yang digunakan untuk pengembangan
situs e-government.
f.
Sejumlah faktor seperti keamanan informasi, otentikasi, dan standarisasi antar
situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
g.
Kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet masih terdapat
kesenjangan. Meskipun telah lama diatur dalam undang-undang untuk segera
diterapkan di seluruh sendi pemerintahan, namun tidak semua daerah menerapkan
sistem e-government.
Komentar
Posting Komentar